Wakil Bupati Lahat hadiri Pembukaan Rapat Paripurna VIII Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2019.

PEMKAB.LAHAT Senin, 25 Maret 2019 13:15:40 Politik 64

Lahat- Bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lahat di Gelar Pembukaan Rapat Paripurna VIII Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2019 dalam rangka membahas Raperda tentang RPJMD 2018-2023 yang di buka langsung oleh Pimpinan Sidang SAMARUDIN.SH yang didampingi oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, Senin 25/3/2019. Pukul.09.00.Wib.

Ketua DPRD Lahat Samarudin.SH mengatakan, Hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung.

"Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan" Ujarnya

Hadir pada Pembukaan Rapat Paripurna VIII Masa Persidangan Kedua, Dandim 0405 Lahat, Kapolres Lahat, Kajari Lahat, Sekda Lahat, Anggota DPRD Kab.Lahat, Assisten, Staf Ahli, Ketua TP PKK Lidiya Wati Cik Ujang, Ketua GOW Sumiati Haryanto, Persatuan Istri Anggota, Persit, Bhanyangkari, Jajaran OPD, Tokoh Agama, Sub Den Pom, Tokoh Masyarakat, Camat, Lurah dan Tamu Undangan.

Pada Pembukaan Rapat Paripurna Wakil Bupati Lahat H. Haryanto.SE . MM . MBA dalan Pidatonya menyampaikan,Saudara Pimpinan Sidang, Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Lahat yang saya hormati, sesuai dengan Amanat Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264, bahwa RPJMD harus ditetapkan dengan Perda paling lambat 6 ( Enam ) Bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD menjadi pedoman Kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta perangkatnya dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan 5 ( Lima ) Tahun kedepan, selain RPJMD akan di pergunakan sebagai tolak ukur DPRD dalam menilai pertanggungjawaban kepala daerah pada setiap akhir anggaran dan pada akhir masa jabatan.