RKT Kabupaten Lahat 2010

RENCANA KERJA TAHUN 2010

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 2009-2013, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu tersebut. Rencana Stratejik ini mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat akan memberikan arah dan prioritas pada pembangunan untuk kurun waktu 2009-2013. RPJMD tidak terikat pada kuantitas dan kualitas kelembagaan atau organisasi pemerintah yang ada, tetapi lebih melihat pada urgensitas masalah yang harus segera ditangani secara sistematis terpadu dan berkesinambungan. Berdasarkan PP. 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bab VII tentang ketentuan peralihan, pada point pertama yang menyebutkan, “Bagi daerah yang belum menyusun RPJMD dapat berpedoman pada dokumen rencana Pembangunan Daerah sebelumnya” dan point kedua adalah dokumen rencana pembangunan yang telah disusun dan masih berlaku tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan sesuai peraturan yang berlaku. Artinya sambil menunggu selesainya penyusunan dan diperdakannya RPJMD Kabupaten Lahat 2009-2013, untuk program kegiatan masih berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan RPJMD yang sudah diperdakan.

Substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat 2009-2013 Adalah Sebagai Berikut :

2.1.1 Pernyataan Visi

Sebagai Konsekuensi logis dari dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Pemerintah Kabupaten Lahat perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat menigkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk itu diperlukan Visi sebagai cara pandang ke depan tentang kemana Pemerintah Kabupaten Lahat akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi Kabupaten Lahat yang disusun berdasarkan kriteria – kriteria penulisan Visi, yaitu singkat, jelas, mudah diingat, menarik dan menantang.

VISI KABUPATEN LAHAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

”TERWUJUDNYA PENGUATAN EKONOMI RAKYAT YANG MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS MELALUI PENGEMBANGAN IPTEK”

Penjelasan Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya penguatan ekonomi rakyat yang mandiri berbasis agribisnis melalui

2) pengembangan IPTEK”, dapat diartikan sebagai berikut :

Visi Kabupaten Lahat tahun 2009-2013, memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan daerah juga mengarah pada upaya pencapaian Visi Propinsi Sumatera Selatan dan Nasional dalam kerangka NKRI, sebagai satu kesatuan Negara Republik Indonesia sejalan dengan makna yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Makna keinginan dan komitmen terhadap ” Terwujudnya penguatan ekonomi rakyat yang mandiri berbasis agribisnis melalui pengembangan IPTEK” dengan mempertimbangkan : Makna keinginan dan komitmen terhadap ” Terwujudnya penguatan ekonomi rakyat yang mandiri berbasis agribisnis melalui pengembangan IPTEK” dengan mempertimbangkan :

Struktur perekonomian Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 10 tahun masih didominasi oleh sektor primer yang sistem pengelolaannya masih sangat tradisional. Perkembangan sektor ini masih kalah cepat dengan pertumbuhan daerah-daerah lainnya. Disamping itu pengelolaan sektor primer belum banyak melibatkan perangkat-perangkat teknologi untuk percepatan pertumbuhan.
Penguatan ekonomi rakyat adalah suatu proses untuk meningkatkan nilai tambah di sektor primer melalui seperangkat teknologi baik secara phisik maupun intelektual dengan cara-cara berpikir inovatif dan kreatif. Penciptaan nilai tambah di sektor primer dapat ditingkatkan melalui pengembangan teknologi atau transfer pengetahuan dengan cara-cara yang lebih efisien dan produktif.
Penguatan ekonomi rakyat juga dilakukan melalui kemudahan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah secara adil sehingga setiap pelaku ekonomi mendapatkan hak yang sama dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Penguatan ekonomi rakyat juga dengan memperhatikan sektor-sektor prioritas sebagai penyanggah utama pertumbuhan ekonomi daerah dan keberpihakan pada masyarakat
Sejalan dengan isu pembangunan nasional bahwa ditengah persaingan persaingan global bangsa Indonesia, harus mempunyai suatu jati diri yang ditandai dengan kemandirian bangsa, termasuk di dalamnya kemandirian ekonomi. Hal ini dapat terwujud jika dimulai dari tingkat masyarakat yang paling bawah.
Potensi sumber daya yang ada dengan kondisi geografis, topografi, potensi lahan, potensi sumber daya air, potensi tambang dan jumlah penduduk sebagai modal dasar untuk membangun ekonomi kerakyatan, perlu didayagunakan seoptimal mungkin.
Nilai-nilai sosio ekonomi masyarakat yang dijiwai nilai kebersamaan, semangat gotong royong, etos kerja keras sebagai faktor pendukung untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis.
Pencanangan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi sebagai motivasi Kabupaten Lahat untuk memfokuskan pembangunan pada pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya.
Mandiri, diartikan dalam arti luas, kemandirian bukanlah menghilangkan saling ketergantungan, keterisolasian, dan menutup diri dari hubungan interaksi pihak luar akan tetapi konsep yang dinamis. Pembangunan ekonomi yang mandiri di Kabupaten Lahat diartikan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi khususnya sektor agribisnis yang mengarah pada upaya-upaya peningkatan kompetensi, daya saing dalam menghadapi tingkat kompleksitas dan heterogenitas yang semakin besar. Dukungan terhadap terwujudnya ekonomi yang mandiri haruslah dibekali oleh tersedianya infrastruktur dasar, kualitas sumberdaya manusia, teknologi, dan sumberdaya alam.
Agribisnis diartikan sebagai produksi kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, pengolahan hasil produksi (industri), dan pemasaran komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.
IPTEK memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap perkembangan IPTEK harus diakomodasi oleh pendidikan yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan IPTEK ke dalam bahan ajar yang didasari nilai – nilai IMTAQ. Pengetahuan yang memenuhi kriteria dari segi ontologis, epistomologis dan aksiologis secara konsekuen dan penuh disiplin biasa disebut ilmu atau ilmu pengetahuan (science). Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK pada umumnya ditempuh rangkaian kegiatan : penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan penerapan teknologi, serta biasanya diikuti pula dengan evaluasi ethnis-politis-religius. Dengan demikian, pengetahuan meliputi berbagai cabang ilmu (ilmu sosial/social sciences dan ilmu alam/natural sciences), humaniora (seni, filsafat, bahasa, dsb). Oleh karena itu, istilah ilmu atau pengetahuan itu dapat bermakna kumpulan informasi, memperoleh informasi serta manfaat dari informasi itu.
Sejahtera diartikan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat dari tahun ke tahun dalam hal peningkatan kualitas ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas sosial dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat) serta kebutuhan sosial lainnya.

2.1.2 Pernyataan Misi

Misi yang merupakan penjabaran dari Visi yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sehinga mampu mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

ADAPUN MISI KABUPATEN LAHAT DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUAI PENINGKATAN

PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK DAN IMTAQ;

2. PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN APARATUR DAN MASYARAKAT;

3. MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN SECARA

BERKELANJUTAN YANG BERPIHAK PADA KEPENTINGAN RAKYAT DAN KEPENTINGAN

STRATEGIS DAERAH;

4. MEMBANGUN PONDASI EKONOMI KERAKYATAN YANG MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS.

2.1.3.Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan “result” (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Ada 11 (sebelas) rumusan tujuan stratejik pembangunan Kabupaten Lahat yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (Satu) sampai 5 (Lima) tahun kedepan.Tujuan Stratejik tersebut dijabarkan dari misi pertama sampai dengan misi ketiga sebagai berikut :

Tujuan Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK dan IMTAQ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK dan IMTAQ sebagai berikut :

Terbinanya tata kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai agama kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama. Terbinanya tata kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai agama kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama.
Terbukanya akses terhadap pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat yang berkualitas didasari nilai - nilai IPTEK dan IMTAQ
Terpenuhninya hak dasar masyarakat (khususnya kelompok miskin) atas layanan kesehatan yang bermu Terpenuhninya hak dasar masyarakat (khususnya kelompok miskin) atas layanan kesehatan yang bermutu
Terwujudnya pemenuhan hak - hak dasar masyarakat dalam kehidupan sosial

Tujuan Misi Kedua : Penguatan kapasitas Kelembagaan Aparatur dan masyarakat dengan tujuan sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas SD Aparatur dan layanan terhadap masyarak Meningkatkan kualitas SD Aparatur dan layanan terhadap masyarakat.
Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan PAD
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sebagai fungsi koordinasi, integrasi dan pengawasan kegiatan pembangunan daerah.
Terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara serta stabilitas politik lokal

Tujuan Misi Ketiga : Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kepentingan strategis daerah dengan tujuan sebagai berikut :

Mewujudkan manajemen pengelolaan tata ruang yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dengan menerapkan pinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
Optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan eksploitasi SDA sesuai dengan daya dukung lingkungan
Terwujudnya manajemen pengelolaan tata ruang yang sesuai dengan daya dukung kota dengan menerapkan pinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Tujuan Misi Keempat : Membangun pondasi Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri Berbasis Agribisnis dengan tujuan sebagai berikut :

Meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan akselarasi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PAD.

2.1.4 Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur bersifat spesifik, dapat dinilai, menantang, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan sasaran yang tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat 2009-2013, yang telah disepakati bersama sebagai berikut ;

Sasaran Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK dan IMTAQ dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut :

Terwujudnya kehidupan dan kerukunan antar umat beragama
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana ibadah yang merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Meningkatnya penduduk sejak usia dini untuk mengikuti pendidikan PAUD
Terpenuhinya hak dasar pelayanan pendidikan wajar 9 tahun yang berkualitas
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan relevansinya dengan peningkatan daya saing nasional
Memberikan alternatif pendidikan bagi yang tidak atau belum memperoleh kesempatan pendidikan tinggi dan relevansinya dengan pasar kerja
Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasrana pendidikan luar biasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Terselenggaranya sistem perencanaan manajemen pendidikan sekolah
program - program dan kegiatan pembangunan masyarakat
Terwujudnya perlindungan dan peningkatan Meningkatnya minat baca dan masyarakat pembelajar serta inovasi
Terjangkaunya akses fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menentukan dan menyelenggarakan kesehatan
Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dalam upaya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Meningkatnya peserta akseptor KB
Meningkatnya dan mengembangkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin
Meningkatnya peran perempuan dalam kesejahteraan sosial bagi PMKS
Meningkatnya jumlah kesempatan kerja
Meningkatnya dan melestarikan nilai-nilai kekayaan budaya dan keragaman budaya daerah
Berkembangnya dan Meningkatnya prestasi olahraga dan sosialisasi kegiatan olahraga sebagai sarana hidup sehat bagi masyarakat

Sasaran Misi Kedua : Penguatan kapasitas Kelembagaan Aparatur dan masyarakat dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas SD Aparatur
Meningkatnya kualitas kelembagaan kapasitas aparatur
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penegakan hak dan kewajiban
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah secara transparan & Akuntabel dan efisien
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah sebagai fungsi integrasi, koordinasi dan pengawasan berbagai kelembagaan daerah
Meningkatnya kualitas Kehidupan dan kesadaran berbangsa dan bernegara
Meningkatnya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta iklim politikal yang kondusif

Sasaran Misi Ketiga : Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kepentingan strategis daerah dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut;

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pemanfaatan tata ruang secara efisisen dan efektif sesuai daya dukung lingkungan
Optimalnya Penggunaan Tata Ruang sebagai sumber pendapatan daerah dan masyarakat secara berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi daya dukung lingkungan
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian tentang pemanfaatan SDA serta meningkatnya masyarakat sadar lingkungan secara berkelanjutan

Sasaran Misi Keempat : Membangun pondasi Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri Berbasis Agribisnis dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut;

Meningkatnya jumlah dan kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat (Koperasi dan UKM)
Meningkatnya dan berkembangnya penggunaan teknologi tepat guna dalam berbagai sektor ekonomi agribisnis
Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif dalam meningkatkan nilai aset daerah
Pembangunan Sektor-sektor Ekonomi (Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)
Pengembangan dan Penataan kawasan agrowisata
Meningkatkan akses pasar, daya saing ekonomi masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pokok melalui peningkatan skala pelayanan pasar dan penataan kawasan perdagangan
Mengembangkan jenis dan pertumbuhan industri kecil dan menengah
Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi rakyat
Meningkatnya dan terwujudnya akselerasi pembangunan wilayah pedesaan dalam rangka pemerataan akses pembangunan.

2.1.5. Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lahat Tahun 2010

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak -pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintahan ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat 2009-2013 yang telah disepakati bersama ada berapa urusan pemerintahan yang menjadi prioritas utama yang urgen sifatnya dilaksanakan di Kab. Lahat pada tahun 2009 yaitu urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, Pekerjaan Umum pembangunan prasarana dasar meliputi lingkungan permukiman, transportasi dan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya pertanian, kehutanan dan perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan sasaran pembangunan Kabupaten Lahat, arah kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas utama pembangunan Kabupaten Lahat 2009-2013 dirumuskan sebagai berikut :

a. Kebijakan Umum Misi Pertama

Penjabaran Misi pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK dan IMTAQ dijabarkan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK dan IMTAQ yang wajib seperti : Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Perencanaan Pembangunan, Kependudukan dan Capil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemuda dan Olahraga dan Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut dibagi lagi menjadi urusan pemerintah Sbb:

1 Urusan Pendidikan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan,

Kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik daerah.

Kebijakannya adalah :

Memfasilitasi penyelenggaraan perayaan keagamaan dan kelompok keagamaan yang kondusif
Memfasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasrana ibadah
Memfasilitasi untuk pemenuhan standar kualitas PAUD dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada anak usia dini untuk mengikuti PAUD secara berkualitas
Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan dasar sesuai kebutuhan
Memberikan subsidi pendidikan terhadap prestasi siswa dan penduduk kurang mampu
Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
Memfasilitasi peningkatan mutu kelulusan dan akreditasi sekolah serta daya saing memasuki jenjang pendidikan tinggi
Memberi subsidi pendidikan dan penghargaan terhadap prestasi siswa dan penduduk kurang mampu
Memfasilitasi dan memberi kesempatan seluas-luas bagi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan non formal dan balai latihan kerja serta model kemitraan dengan dunia usaha secara berkualitas
Memfasilitasi masyarakat dan memberi kesempatan seluas - luasnya untuk mengikuti pendidikan luar biasa
Memfasilitasi sertifikasi guru dan akreditasi sekolah
Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas manajerial tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
Memfasilitasi lingkungan yang kondusif agar tercipta budaya baca peserta didik dan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya memotivasi budaya baca

Programnya adalah sebagai berikut :

Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan
Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama
Program pengembangan dan peningkatan lembaga-lembaga sosial keagamaan
Program peningkatan dan pengembangan sarana prasarana ibadah
Program Penendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program pendidikan menengah
Program pendidikan non formal
Program pendidikan luar biasa
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Program peningkatan kesempatan kerja Program peningkatan kesempatan kerja
Program pengembangan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja

2 Urusan Kesehatan, Olah raga dan Kependudukan

Kebijakannya adalah sebagai berikut :

Menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah dengan memberi subsidi pelayanan kesehatan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan melakukan penanggulangan serta pencegahan terhadap penyakit menular
Membangun, meningkatkan dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana layanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, bayi dan balita
Memfasilitasi dan sosialisasi informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Memfasilitasi dan membantu penyediaan alat kontrasepsi, obat esensial dan perbekalan kesehatan yang bermutu
Memfasilitasi dan mengembangkan penyediaan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin
Mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai keragaman dan kekayaan budaya daerah
Membangun fasilitas sarana dan prasarana serta memberi intensif dan penghargaan bagi masyarakat yang berprestasi di bidang olahraga

Programnya adalah sebagai berikut :

1. Program obat dan perbekalan kesehatan

2. Program upaya kesehatan masyarakat

3. Program pengawasan obat dan makanan

4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

5. Program standarisasi pelayanan kesehatan

6. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

7. Program kemitraan pelayanan kesehatan

8. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

10. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

11. Program Lingkungan Sehat

12. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

13. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana kesehatan pustu dan

jaringan

14. Program pengadaan sarana prasarana rumah sakit

15. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

17. Program Peningkatan dan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

18. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang

anak

19. Program perbaikan gizi masyarakat

20. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

21. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

22. Program Keluarga Bencana

23. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

24. Program pengawasan obat serta pengadaan alat kontrasepsi dan perbekalan kesehatan

25. Program Pelayanan Kontrasepsi

26. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

27. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

28. Program Penangulanggan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

29. Program pengembangan perumahan

30. Program pengembangan lingkungan sehat perumahan

31. Program pemberdayaan komunitas perumahan

32. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam

33. Program pengembangan nilai budaya

34. Program pengelolaan kekayaan budaya

35. Program pengelolaan keragaman budaya

36. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

37. Program pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda

38. Program peningkatan peran serta kepemudaan

39. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

40. Program pencegahan upaya penyalahgunaan narkoba

41. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

42. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

43. Program peningkatan sarana & prasarana Olahraga

b. Kebijakan Umum Misi Kedua

Penguatan kapasitas Kelembagaan Aparatur dan masyarakatPenguatan kapasitas Kelembagaan Aparatur dan masyarakat. Kebijakan urusan pilihan seperti Pertanian, Peternakan Perikanan, Kehutanan, Perkebunan, Industri Perdagangan, Koperasi, PU, Perhubungan Sesuai dengan penjabaran Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan layanan terhadap masyarakat masyarakat.

Kebijakan Umum dari urusan diatas adalah sbb :

Memfasilitasi peningkatan pendidikan dan pengembangan aparatur serta jenjang karir sesuai dengan tupoksinya
Membangun sistem kelembagaan yang terintegrasi dan terkordinasi diantara fungsi-fungsi kelembagaan terkait dan meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah
Memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam upaya memberikan pelayanan prima dan penegakan hak dan kewajiban masyarakat
Membangun dan memfasilitasi terselenggaranya sistem pengembangan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta efisien
Meningkatkan kualitas informasi melalui peningkatan akurasi dan kecepatan tersedianya data/informasi
Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain atau daerah sekitarnya untuk pembangunan daerah
Menyusun dan mendokumentasikan perencanaan dan pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan di bidang pembangunan ekonomi
Meningkatkan kualitas perencanaan di bidang perencanaan sosial budaya
Meningkatkan Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman terhadap lingkungan
Meningkatkan sosialisasi dari pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan tata hukum peraturan daerah
Memfasilitasi kajian dan kegiatan kemitraan berwawasan kebangsaan
Meningkatkan sosialisasi dari pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan ancaman keamanan
Meningkatkan sistem pendidikan politik bagi masyarakat

Programnya adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Kelembagaan Meliputi :
Program Peningkatan disiplin aparatur
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS;
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
Program pendidikan kedinasan;
Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
Program peningkatan kapasitas aparatur desa;
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang infokom;
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja aparatur;
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
Program peningkatan kerjasama antar PEMDA;
Program peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah;
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi;
Program penataan adm. Kependudukan;
Program perbaikan sistem adm. Kearsipan;
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah;
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan;
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;
Program pengkajian bidang informasi dan komunikasi;
Program fasilitasi pengembangan infokom;
Program Peningkatan Pelayanan Informasi
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Program Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan
Program Pendataan, Pemantauan, Pengawasan Pupuk Bersubsidi, HET, Rskin, Situ & Sembako
Program penataan peraturan per – UU an;
Program peningkatan sarana prasarana kebinamargaan;
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
Program peningkatan pelayanan angkutan;
Program pengendalian dan keamanan lalu lintas;
Program peningkatan kelaikan kendaraan bermotor;
Program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana LLAJ;
Program pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan.
Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
Program Pembinaan & Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan
Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Program Pengembangan Data / Informasi
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset/Barang Daerah
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
Program Kerjasama Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial Budaya
Program Peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas & pencegahan tindak kriminal
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Pendidikan dan Peningkatan Partai Politik, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan dan LSM

c. Kebijakan Umum Misi Ketiga

Kebijakan pada misi ketiga merupakan urusan pilihan seperti Pembangunan Perencanaan SDA, Pembangunan Pemanfaatan & Optimalisasi SDM, Pengendalian SDA, Sesuai dengan penjabaran Misi Ketiga : Optimalisasi sumber daya alam.

Kebijakan Umum adalah sebagai berikut :

Menyusun dan mensosialisasikan penataan ruang pada pemangku kepentingan pembangunan dalam mengoptimalkan pertumbuhan & perkembangan kota
Meningkatkan Eksploitasi SDA dengan memperhatikan fungsi daya dukung lingkungan dan kepentingan strategis daerah
Meningkatkan Pemanfaatan Tata Ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kesesuaian lahan
Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui penegakan hukum secara konsisten

2 Program Sebagai Berikut:

1) a. Pembangunan perencanaan SDA

Program Untuk Perencanaan SDA meliputi:

Program perencanaan tata ruang;
Program perencanaan dan pengembangan hutan;
Program perencanaan wilayah strategis cepat tumbuh;
Program perencanaan prasarana wilayah & SDA;
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
Program perencanaan teknis pembanguna jaringan irigasi;
Program Perencanaan pengembangan kota - kota menengah & besar
Program Perencanaan Pertambangan dan Energi.

b. Pembangunan Pemanfaatan dan Optimalisasi SDM

Program Peningkatan Pemanfaatan dan Optimalisasi SDA meliputi:

1. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA & LH;

2. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

3. Program pemanfaatan ruang;

4. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan;

5. Program pemanfaatan kawasan hutan industri;

6. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah;

7. Program pengembangan sistem informasi pertanahan;

8. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan – kawasan konservasi laut

dan hutan;

9. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;

10. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;

11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

12. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;

13. Program pengembangan energi dan sumber daya mineral;

14. Program pengembangan wilayah perbatasan;

15. Program pengelolaan areal pemakaman;

16. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai dan sumber daya air lainnya;

17. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;

18. Program Pengembangan Pertambangan Terpadu dan Migas

19. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;

20. Program pembangunan turab/talud/bronjong;

21. Program pembangunan saluran drainase/gorong – gorong;

22. Program pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan.

c. Pembangunan Eksploitasi Sumberdaya Energi dengan Memperhatikan Fungsi Daya

Dukung Lingkungan