Bahasa Indonesia English
SEKILAS INFOSaksikan Pertandingan Tinju Amatir Nasional Piala Wakil Presiden RI III Kabupaten Lahat Sebagai Tuan PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA ( 10 DZULHIJJAH 1435 H ) Saksikan Acara Festival Serelo IV Tanggal 11s/d 15 di lap.Eks ( MTQ ) Kab.Lahat dan di hibur oleh Ar Untuk melihat Info DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II Kab. Lahat Silakan Download di Halam Saksikan kemampuan putra putri Lahat dalam membaca, menulis dan memahami Al-qur'an dalam MTQ XVII

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Bookmark and Share

 

 

 

 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAHAT

 1.  VISI DAN MISI

  1.        Visi

  2. Pernyataan Visi

 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat mempunyai Visi sebagai berikut : “ Terwujudnya Administrasi  Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntabel”.

 

 

1.1.1 Penjelasan Makna Visi

 

Dalam visi tersebut di atas yang dimaksud dengan :

  1. Administrasi Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keselarasan Fungsi Manajemen dalam pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

b.

 Tertib,

Berarti Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan tertib, yaitu tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

 

c.

Transparan,

Berarti memberikan informasi keuangan  secara  terbuka  dan jujur kepada masyarakat.

 

d.

 Akuntabel,

Adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan dan jajaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat kepada pihak yang memiliki hak atau kewewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban.

1.2.           Misi

 

Dengan  adanya misi yang diemban oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat maka untuk merealisasikan visi tersebut serta memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus di lakukan serta apa yang akan dihasilkan maka dirumuskan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat sebagai berikut :

 

a.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis pada Teknologi Informasi.

b.

Mengoptimalkan Pendapatan Daerah.

c.

Mendorong terciptanya penganggaran yang transparan dan taat azas

d.

Mewujudkan Manajemen Keuangan  Pemerintah Daerah yang Profesional, Terbuka dan Bertanggung jawab

e.

Mewujudkan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berbasis Teknologi Informasi.

f.

Mewujudkan Sarana dan Prasarana pendukung yang memadai.

 

DATA ORGANISASI

 1. Sejarah Organisasi

 

Berdasarkan Undang - Undang No.18 Tahun 1965 (L.embaran Negara Nomor 83 Tahun 1965) tentang Pemerintah Daerah. Undang - Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah dan  Undang – Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang – Undang  No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Otonomi, Undang – Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Undang – Undang Pajak Daerah, Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1957 tentang Retribusi Daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat II di Sumatera Selatan, serta Surat Keputusan Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan tanggal 08 September 1973, Nomor Blok I / 13 / 1974  tentang Pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Tingkat II di Daerah Sumatera Selatan.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Lahat, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Berbicara mengenai Dinas Pendapatan Daerah, maka tidak lepas dari Peraturan Daerah yang termuat di dalam Undang – Undang Dasar  1945, Undang – Undang bukan merupakan Undang – Undang biasa melainkan Hukum Dasar itu sendiri merupakan Sumber Hukum.

Awal dari Pembentukan Dinas Daerah Tingkat II Lahat pembinaannya langsung ditangani oleh Bupati Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Nomor I / PD / DPRD / 1974 tanggal 7 Juli 1974 terbentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Tingkat II Lahat. 

Pada tahun 1979 Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Tingkat II Lahat diubah namanya menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lahat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Nomor 13 Tahun 1979 tanggal 2 Juli 1979.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lahat Nomor 57 Tahun 1989  tanggal 8 November 1989 terjadi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya, sedangkan namanya tetap Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lahat .

Tahun 2000 Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lahat diubah namanya menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dalam Kabupaten Lahat.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat secara organisasi dibubarkan, kemudian dibentuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–dinas dalam Kabupaten Lahat.

Pada tahun 2012 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Dalam Kabupaten Lahat.

2.    Tugas Pokok dan Fungsi

 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat merupakan Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Dalam Kabupaten Lahat merupakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang  pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat mempunyai fungsi pelaksanaan perumusan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan daerah, pembendahraan, anggaran, akuntansi dan aset daerah.

 3.Struktur Organisasi

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2012, susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretaris
  3. a.Sub Bagian Umum
  4. b.Sub Bagian Kepegawaian
  5. c.Sub Bagian Keuangan
  6. Bidang Anggaran :
  7. a. Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
  8. b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung
  9. c. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung
  10. Bidang Perbendaharaan :
  11. a. Seksi Administrasi Perbendaharaan
  12. b. Seksi Penelitian dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  13. c. Seksi Kas Daerah
  14. Bidang Akuntansi :
  15. a. Seksi Pendapatan dan Pembiayaan
  16. b. Seksi Belanja Langsung
    1. Seksi Belanja Tidak Langsung
    2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional :
    3. Seksi Administrasi Aset dan Perencanaan
    4. Seksi Mutasi Aset
    5. Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset
    6. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah :
    7. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak / Retribusi Daerah
    8. Seksi Penetapan Pajak / Retribusi Daerah
    9. Seksi Penagihan dan Pembukuan Pajak / Retribusi Daerah
    10. Bidang Dana Perimbangan, Bagi Hasil Provinsi dan Pendapatan Lain–Lain :
    11. Seksi Dana Perimbangan
    12. Seksi Bagi Hasil Provinsi
    13. Seksi Pendapatan Lain–Lain
    14. Unit Pelaksana Teknis Dinas
    15. Sub Bagian Tata Usaha
    16. Jabatan Fungsional
    17. Kelompok Jabatan Fungsional

 

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan terlampir.

 4. Uraian Tugas

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Dalam Kabupaten Lahat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 12 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Dalam Kabupaten Lahat mempunyai tugas untuk masing-masing jabatan struktural sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas :

a.Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya;

b.Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta membina Administrasi  Keuangan dan Aset Daerah;

c. Melaksanakan evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah;

d. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan daerah;

e. Melaksanakan penempatan keuangan daerah dan mengelola / menatausahakan investasi;

f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;

g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

h. Malakukan penagihan piutang daerah;

j. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

k. Menyajikan informasi keuangan daerah;

l. Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh Bupati;

m. Menyiapkan konsep dan / atau rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan petunjuk teknis di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

n. Melaksanakan Administrasi Aset, Mutasi Aset dan Administrasi Pemberdayaan Aset;

o. Menyajikan informasi Aset Daerah;

p. Menyusun Rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan          Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Dinas.

2.Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas

a.Membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam    mengambil kebijakan yang sifatnya umum;

b.Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

c. Mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pada satuan unit kerja organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal penyelenggaraan administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan;

d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

e. Melaksanakan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan program, rencana kerja, kinerja serta penggunaan anggaran tahunan dinas;

f. Menyelenggarakan pengadaan serta pemeliharaan / perawatan peralatan dan barang-barang inventaris perkantoran dinas;

g. Menyelenggarakan kegiatan dibidang kerumahtanggaan, kegiatan protokoler, dan kehumasan serta pembinaan dibidang kepegawaian;

g. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Sekretariat dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Dinas;

h. Melakukan analisis terhadap permasalahan teknis manajerial yang dihadapi oleh Sekretariat guna mencari jalan keluarnya atau solusinya;

i. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan barang – barang daerah di lingkup tugas dinas;

j. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 1.Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah            mempunyai tugas :

a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

b. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

c. Membuat surat tugas dan penomoran surat perjalanan dinas serta membuat penomoran surat keluar di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d. Melaksanakan pengelolaan barang-barang daerah di lingkup tugas dinas;

e. Menghimpun dan menyusun Peraturan Perundang-undangan beserta petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas Sub Bagian Umum;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas :

a. Menyiapkan daftar harian data pegawai;

b. Membuat rekapitulasi dan laporan daftar hadir pegawai secara berkala;

c. Menyiapkan administrasi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengembangan karier, surat peringatan/teguran serta usul pemberhentian/pensiunan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

  1. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas :
    1. Selaku PPK–SKPD pengelolaan keuangan pada lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    2. Membuat pelaporan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    3. Meneliti kelengkapan SPP–LS Pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
    4. Meneliti kelengkapan SPP–UP, SPP–GU, SPP–TU, SPP–LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
    5. Melakukan Verifikasi SPP;
    6. Menyiapkan SPM;
    7. Melakukan Verifikasi Harian atas Penerimaan;
    8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas :
    1. Merencanakan kegiatan Bidang Anggaran secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
    2. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
    3. Meneliti RKA–SKPD dan meneliti DPA/DPPA–SKPD sebelum disahkan oleh PPKD;
    4. Memberikan petunjuk dan tata cara penyusunan RKA kepada seluruh SKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD;
    5. Berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk membantu penyusunan PPAS;
    6. Melaksanakan penatausahaan pelaksanaan APBD yang berhubungan dengan tugas di Bidang Anggaran;
    7. Menyiapkan SPD Belanja Langsung, Belanja Tidak Lansung dan pembiayaan yang akan ditandatangani oleh PPKD dan menandatangani nota dinas pengantar dinas SPD untuk seluruh SKPD di lingkungan  Pemerintah Kabupaten Lahat;
    8. Melaksanakan penyusunan RKA dan DPA / DPPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    9. Menghimpun dan / atau menyusun rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas di Bidang Anggaran;
    10. Memeriksa dan meneliti nota permintaan untuk Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan pembiayaan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
    11. Memberikan saran kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas :
    1. Melaksanakan kegiatan Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
    2. Melaksanakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan APBD dan Perubahan  APBD;
    3. Meneliti RKA Pendapatan SKPD dan meneliti DPA/DPPA– Pendapatan SKPD dan Pembiayaan SKPD sebelum dinaikkan ke Kepala Bidang Anggaran untuk diteruskan guna mendapatkan pengesahan  oleh PPKD;
    4. Memberikan petunjuk dan tata cara penyusunan RKA Pendapatan kepada seluruh SKPD dan penyusunan RKA Pembiayaan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
    5. Melaksanakan penyusunan RKA dan DPA/DPPA Pendapatan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan pembiayaan SKPD;
    6. Menyiapkan dan meneliti SPD Pembiayaan yang akan ditandatangani oleh PPKD dan nota dinas pengantar SPD yang akan ditandatangani oleh Kepala Bidang Anggaran;
    7. Menghimpun dan / atau menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pendapatan dan pembiayaan;
    8. Memberikan saran kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas :
    1. Merencanakan kegiatan Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
    2. Melaksanakan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Langsung pada APBD maupun Perubahan APBD;
    3. Meneliti RKA–Belanja Langsung SKPD untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan Belanja Langsung pada APBD dan Perubahan APBD;
    4. Meneliti DPA / DPPA Belanja Langsung SKPD sebelum dinaikkan ke Kepala Bidang Anggaran untuk diteruskan guna mendapatkan pengesahan oleh PPKD;
    5. Memberikan petunjuk dan tata cara penyusunan RKA Belanja Langsung kepada seluruh SKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Belanja Langsung APBD dan Perubahan APBD;
    6. Melaksanakan penyusunan RKA dan DPA/DPPA Belanja Langsung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    7. Menyiapkan dan meneliti SPD Belanja Langsung yang akan ditandatangani PPKD dan nota dinas pengantar SPD yang akan ditandatangani oleh Kepala Bidang Anggaran;
    8. Menghimpun dan / atau menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Belanja Langsung;
    9. Memberikan saran kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas :
    1. Merencanakan kegiatan Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
    2. Melaksanakan penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung pada APBD maupun Perubahan APBD;
    3. Meneliti RKA – Belanja Tidak Langsung SKPD untuk dijadikan  dasar penyusunan Rancangan Belanja Tidak Langsung pada APBD dan Perubahan APBD;
    4. Meneliti DPA / DPPA Belanja Tidak Langsung SKPD sebelum dinaikkan ke Kepala Bidang Anggaran untuk diteruskan guna mendapatkan pengesahan oleh PPKD;
    5. Memberikan petunjuk dan tata cara penyusunan RKA Belanja Tidak Langsung kepada seluruh SKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Belanja Tidak Langsung APBD dan Perubahan APBD;
    6. Melaksanakan penyusunan RKA dan DPA/DPPA Belanja Tidak Langsung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    7. Menyiapkan dan meneliti SPD Belanja Tidak Langsung yang akan ditandatangani PPKD dan nota dinas pengantar SPD yang akan ditandatangani oleh Kepala Bidang Anggaran;
    8. Menghimpun dan / atau menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Belanja Tidak Langsung;
    9. Memberikan saran kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

 

  1. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :
    1. Merencanakan kegiatan Bidang Perbendaharaan secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
    2. Memeriksa kebenaran daftar gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang diajukan oleh SKPD;
    3. Memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan penerbitan SP2D sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
    4. Meneliti dan menyiapkan SP2D yang akan ditandatangai oleh Kuasa BUD;
    5. Memberikan petunjuk pelaksanaan administrasi perbendaharaan kepada Bendahara SKPD di  lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
    6. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Bank sebagai Pemegang Kas Daerah  dan pihak terkait lainnya untuk menjaga ketersediaan dana di kas daerah dengan tetap mempertahankan liquiditas Pemerintah Kabupaten Lahat;
    7. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas di Bidang Perbendaharaan;
    8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Seksi Administrasi Perbendaharaan mempunyai tugas :
    1. Merencanakan kegiatan Seksi Administrasi Perbendaharaan;
    2. Melaksanakan penatausahaan  Gaji PNS, meliputi administrasi persyaratan pembayaran dan penyesuaian terhadap regulasi tentang penggajian;
    3. Menghimpun dan / atau menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perbendaharaan dan penggajian PNS;
    4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Seksi Penelitian dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) mempunyai tugas :
    1. Merencanakan kegiatan Seksi Penelitian dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D);
    2. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan  penerbitan SP2D sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    3. Menyiapkan dan meneliti SP2D yang akan ditandatangani oleh Kuasa BUD;
    4. Melaksanakan registrasi dan pencatatan terhadap SP2D yang telah diterbitkan;
    5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai tugas :
    1. Merencanakan kegiatan Seksi Kas Daerah;
    2. Secara berkala melaksanakan Rekonsiliasi jumlah saldo kas daerah dengan pihak Bank Pemegang Kas Daerah;
    3. Meneliti ketepatan pembebanan rekening kas daerah pada SP2D yang akan diterbitkan;
    4. Membuat laporan posisi kas daerah berdasarkan B.IX dari Bank secara harian, bulanan, semesteran dan tahunan;
    5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
    6. Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas :
      1. Merencanakan kegiatan Bidang Akuntansi secara bulanan,  tahunan maupun insidentil;
      2. Melaksanakan proses akuntansi terhadap realisasi APBD;
      3. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Daerah untuk menjalankan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku entitas pelaporan maupun entitas akuntansi;
      4. Menghimpun, meneliti dan mengolah data dari SKPD selaku entitas akuntansi sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
      5. Menghimpun dan / atau menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Bidang Akuntansi;
      6. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD;
      7. Memeriksa dan menghimpun data sisa uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran SKPD;
      8. Memberikan pencatatan terhadap SP2D yang diterbitkan oleh BUD;
      9. Memberikan laporan realisasi APBD bulanan, semesteran dan tahunan;
      10. Memberikan saran kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
      11. Melaksanakan tugas koordinasi, Pengawasan terhadap SPJ Fungsional yang dilaksanakan oleh SKPD;
      12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Seksi Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas :
    1. Merencanakan kegiatan  Seksi Pendapatan dan Pembiayaan;
    2. Melakukan proses akuntansi terhadap realisasi Pendapatan dan Pembiayaan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD;
    3. Menghimpun dan / atau menyusun Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Seksi Pendapatan dan Pembiayaan;
    4. Menghimpun data Pendapatan dan Pembiayaan dan menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD;
    5. Menghimpun dan mengkoordinasikan seluruh laporan SPJ Fungsional yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
    6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas :
    1. Merencanakan kegiatan  Seksi Belanja Langsung;
    2. Melakukan proses akuntansi terhadap realisasi Belanja Langsung sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan pertangungjawaban APBD;
    3. Menghimpun dan / atau menyusun Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas di Seksi Belanja Langsung;
    4. Melaksanakan pencatatan pada SP2D yang diterbitkan oleh kuasa BUD;
    5. Menghimpun data Belanja  Langsung dan menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD;
    6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas :
    1. Merencanakan kegiatan Seksi BelanjaTidak Langsung;
    2. Melakukan proses akuntansi terhadap realisasi Belanja Tidak  Langsung sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan pertangungjawaban APBD;
    3. Menghimpun dan / atau menyusun Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas di Seksi Belanja Tidak Langsung;
    4. Menghimpun data Belanja Tidak Langsung dan menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD;
    5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Bidang Aset dan Perencanaan mempunyai tugas :
    1. Membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengambil kebijakan yang sifatnya umum;
    2. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam hal menyelenggarakan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah, konsep Rancangan Peraturan Bupati, konsep Rancangan Keputusan Bupati  dan atau pedoman teknis lainnya di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    3. Menyelenggarakan proses penetapan Pejabat yang menyimpan dan mengurus barang daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk ditetapkan sebagai Pengelola Barang;
    4. Menyelenggarakan pemberian tugas bimbingan teknis di bidang administrasi aset;
    5. Menyelenggarakan penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
    6. Menyelenggarakan penyimpanan dokumen asli kepemilikan tanah, bangunan dan kendaraan Pemerintah Daerah;
    7. Menyelenggarakan penyusunan Daftar Rekapitulasi Inventaris dan Daftar Mutasi Barang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
    8. Menyelenggarakan proses administrasi penerimaan barang dari pihak ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah lainnya yang bersifat hibah, bantuan dan atau sumbangan;
    9. Menyelenggarakan proses administrasi distribusi barang milik daerah yang diperuntukkan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    10. Menyelenggarakan pengajuan konsep usulan penghapusan barang daerah dari Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah;
    11. Menyelenggarakan penyusunan konsep Keputusan Bupati mengenai penghapusan Barang Milik Daerah;
    12. Menyelenggarakan penyusunan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah;
    13. Menyelenggarakan administrasi pemindah tanganan Barang Milik Daerah;
    14. Menyelenggarakan pemrosesan pemberian hak sewa dan hak peminjam pakaian Barang Milik Daerah;
    15. Menyelenggarakan penyusunan Standar Penggunaan Barang Daerah;
    16. Menyelenggarakan penyusunan usulan program rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan dinas;
    17. Menyelenggarakan penyusunan laporan mengenai realisasi atau pelaksanaan program rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan dinas;
    18. Mendistribusikan tugas, memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada Kepala Seksi yang dibawahinya;
    19. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
    20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
      1. Kepala Seksi Administrasi Aset dan Perencanaan mempunyai tugas :
        1. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengadministrasian pengadaan dan pemeliharaan barang daerah serta aset;

Menyusun konsep Rancangan Peraturan D

  1. Daerah, konsep Rancangan Peraturan Bupati, konsep Rancangan Keputusan Bupati dan atau petunjuk teknis lainnya yang berkaitan dengan pengadministrasian pengadaan dan pemeliharaan barang serta aset;
  2. Mengusulkan penetapan Pejabat yang menyimpan dan mengurus barang daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk ditetapkan sebagai Pengelola Barang;
  3. Menghimpun  dan menyusun bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana pemberian bimbingan teknis di bidang administrasi aset;
  4. Menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan menyusun Rekapitulasi Inventaris;
  5. Menerima Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  6. Menerima dan mengevaluasi laporan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD);
  7. Menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  8. Menyimpan dokumen asli dan / atau dokumen pendukung lainnya kepemilikan tanah, bangunan, dan kendaraan Pemerintah Daerah;
  9. Mendistribusikan tugas, memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya serta pengawasan kepada bawahannya;
  10. Memantau dan mengevaluasi realisasi atau pelaksanaan Rencana Kerja, Kinerja, dan penggunaan anggaran tahunan Seksi Administrasi Aset dan Perencanaan;
  11. Melaksanakan penyusunan usulan program rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan dinas;
  12. Melaksanakan penyusunan laporan mengenai realisasi atau pelaksanaan program rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan dinas;
  13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Aset dan Perencanaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Administrasi Aset dan Perencanaan;
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Seksi Mutasi Aset mempuyai tugas:
    1. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan administrasi mutasi aset serta penghapusan dan pemindah tanganan aset;
    2. Menyusun konsep Rancangan Peraturan Daerah, konsep Rancangan Peraturan Bupati, konsep Rancangan Keputusan Bupati dan atau petunjuk teknis lainnya yang berkaitan dengan administrasi mutasi aset, penghapusan dan pemindah tanganan aset;
    3. Menyusun dan menghimpun Daftar Mutasi Barang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
    4. Melaksanakan proses administrasi penerimaan barang dari pihak ketiga, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah lainnya yang bersifat hibah, bantuan dan atau sumbangan;
    5. Melaksanakan Proses Administrasi Distribusi Barang Milik Daerah yang diperuntukkan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    6. Melaksanakan pengaturan penyusutan aset tetap dan melaksanakan pendataan mengenai kondisi barang-barang daerah dalam rangka penghapusan barang daerah;
    7. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep usulan penghapusan barang daerah dari Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah;
    8. Menyusun konsep Keputusan Bupati mengenai penghapusan barang daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
    9. Menerima Berita Acara Penyerahan Kegiatan / Barang dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
    10. Menyusun Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah;
    11. Melaksanakan Pemindahtanganan Barang Daerah (melalui penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal barang daerah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    12. Mendistribusikan tugas, memberikan arahan, petunjuk pelaksanaannya dan pengawasan kepada bawahannya;
    13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan Rencana Kerja, Kinerja dan penggunaan anggaran tahunan Seksi Mutasi Aset;
    14. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas           kedinasan Seksi Mutasi Aset dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Dinas;
    15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset mempunyai tugas :
    1. Menyusun konsep Rancangan Peraturan Daerah, konsep Rancangan Peraturan Bupati, konsep Rancangan Keputusan Bupati dan atau petunjuk teknis lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pemberdayaan aset;
    2. Melaksanakan pemrosesan pemberian hak sewa dan hak peminjam pakaian Barang Milik Daerah;
    3. Menyusun Standard Penggunaan Barang Daerah dan mengadakan penelitian secara fisik dalam rangka penetapan status barang – barang inventaris Pemerintah Daerah;
    4. Melaksanakan proses TPTGR barang milik daerah;
    5. Membagi tugas, memberikan arahan, petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;  
    6. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan dinas;
    7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

 

2. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas :

  1. Merencanakan operasional kegiatan Bidang Pajak dan Retribusi Daerah baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  2. Membagi tugas kepada Kasi-kasi, agar tugas-tugas Bidang Pajak dan Retribusi terbagi habis dan dapat terlaksana dengan baik;
  3. Memberikan petunjuk kepada Kasi-kasi dan membimbing bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas dinas sehari-hari di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
  4. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
    1. Melaporkan kegiatan Bidang Pajak dan Retribusi Daerah baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran tugas;
    2. Menghimpun bahan laporkan dari seksi-seksi yang selanjutnya menyusun laporan kepada kepala dinas baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan melalui Sekretaris;
    3. Melaksanakan Teknis Administrasi pungutan, pengumpulan serta pemasukan Pajak dan Retribusi Daerah;
    4. Melaksanakan Teknis Pendaftaran dan Pendataan Objek, Subjek dan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, melakukan perhitungan penetapan dan penerbitan Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah serta melakukan penagihan, pembukuan atas penetapan, pembayaran dan tunggakan Pajak/Retribusi Daerah serta realisasi pungutan/penerimaan dinas-dinas;
    5. Melaksanakan kegiatan koordinasi pembinaan, pengawasan administrasi dan Bimbingan Teknis Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
    6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

     

    1. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak / Retribusi Daerah mempunyai tugas :
      1. Meneliti data Objek Pajak dan Objek Retribusi Daerah;
      2. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
      3. Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat-surat biasa kepada bawahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah;
      4. Melaksanakan koordinasi kepada seksi lainnya pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
      5. Menghimpun dan menyusun Peraturan Perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (Juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas Pajak dan Retribusi Daerah;
      6. Melaksanakan Teknis Administrasi Pendaftaran dan Pendataan Objek, Subjek dan Wajib  Pajak dan Wajib Retribusi, membuat dan mengelola NPWPD dan NPWRD, serta mengumpulkan dan mengarsipkan Data Pajak dan Retribusi Daerah;
      7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

     

    1. Kepala Seksi Penetapan  Pajak / Retribusi Daerah mempunyai tugas :
      1. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan hasil pekerjaan Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah baik secara bulanan, triwulan, maupun tahunan guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
      2. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
      3. Melaksanakan koordinasi kepada seksi lainnya pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
      4. Melaksanakan Teknis Administrasif Perhitungan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah serta menerbitkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
      5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

     

    1. Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan  Pajak / Retribusi Daerah mempunyai tugas :
      1. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan hasil pekerjaan Seksi Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah baik secara bulanan, triwulan, maupun tahunan guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
      2. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas seksi Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
      3. Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat-surat biasa kepada bawahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah;
      4. Melaksanakan koordinasi kepada seksi lainnya pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
      5. Melaksanakan Teknis Administratif Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta menyiapkan Pembukuan dan pelaporan secara bulanan maupun secara insidentil tentang realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah serta realisasi penerimaan dinas-dinas;
      6. Menyiapkan bahan koordinasi dan bimbingan teknis pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
      7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

     

     

    2. Kepala Bidang Dana Perimbangan, Bagi Hasil Provinsi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas :

    1. Membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengambil kebijaksanaan yang sifatnya umum;
    2. Membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menentukan target dan pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah;
    3. Memberikan masukan dan saran-saran kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkenaan dengan Penerimaan Pendapatan Daerah;
    4. Memonitor Penerimaan Pendapatan Daerah yang meliputi ; Hasil Perusahaan Milik Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan Dari Provinsi / Pemda Lainnya;
    5. Mengadakan koordinasi, konsultasi konfirmasi dan rekonsiliasi dengan instansi terkait yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Setda Provinsi Sumsel, Dipenda Provinsi Sumsel, KPP Pratama Lahat, KPPN Lahat, Bank BRI Cabang Lahat, Bank Sumselbabel Cabang Lahat, Perusahaan Daerah serta SKPD di Lingkungan Pemkab Lahat terkait berkenaan dengan Penerimaan Pendapatan Daerah;
    6. Mengadakan koordinasi dan konfirmasi dengan Perusahaan yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam baik langsung maupun tidak langsung serta jenis perusahaan lainnya terkait dengan Penerimaan Pendapatan Daerah;
    7. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Kepala Seksi dan Staf berkenaan dengan penentuan target dan pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah;
    8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

     

    1. Kepala Seksi Dana Perimbangan mempunyai tugas :
      1. Membantu Kepala Bidang dalam menentukan target dan pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah;
      2. Memberikan masukan dan saran-saran kepada Kepala Bidang berkenaan dengan Penerimaan Pendapatan Daerah;
      3. Memonitor Penerimaan Pendapatan Daerah yang meliputi ; Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus;
      4. Mengadakan koordinasi, konsultasi, konfirmasi, rekonsiliasi dengan instansi terkait yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Setda Provinsi Sumsel, Dipenda Provinsi Sumsel, KPP Pratama Lahat, KPPN Lahat, Bank BRI Cabang Lahat, Bank Sumselbabel Cabang Lahat, Perusahaan Daerah serta SKPD di Lingkungan Pemkab Lahat terkait berkenaan dengan Penerimaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
      5. Mengadakan koordinasi dan konfirmasi dengan Perusahaan yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam baik langsung maupun tidak langsung serta jenis perusahaan lainnya terkait dengan Penerimaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
      6. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Staf berkenaan dengan penentuan target dan pencapaian target Penerimaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
      7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

     

    1. Kepala Seksi Bagi Hasil Provinsi mempunyai tugas :
      1. Membantu Kepala Bidang dalam menentukan target dan pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah;
      2. Memberikan masukan dan saran-saran kepada Kepala Bidang berkenaan dengan Penerimaan Pendapatan Daerah;
        1. Memonitor Penerimaan Pendapatan Daerah yang meliputi ; Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi / Pemda Lainnya;
        2. Mengadakan koordinasi, konsultasi konfirmasi dan rekonsiliasi dengan instansi terkait yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Setda Provinsi Sumsel, Dipenda Provinsi Sumsel, KPP Pratama Lahat, KPPN Lahat, Bank BRI Cabang Lahat, Bank Sumselbabel Cabang Lahat, Perusahaan Daerah, serta SKPD di Lingkungan Pemkab Lahat terkait berkenaan dengan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi / Pemda Lainnya;
        3. Mengadakan koordinasi dan konfirmasi dengan Perusahaan Batubara dan Perkebunan. serta perusahaan lainnya terkait dengan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi / Pemda Lainnya;
        4. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Staf berkenaan dengan penentuan target dan pencapaian target Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi / Pemda Lainnya;
        5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

         

        1. Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas :
          1. Membantu Kepala Bidang dalam menentukan target dan pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah;
          2. Memberikan masukan dan saran-saran kepada Kepala Bidang berkenaan dengan Penerimaan Pendapatan Daerah;
          3. Memonitor Penerimaan Pendapatan Daerah yang meliputi ; Hasil Perusahaan Milik Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
          4. Mengadakan koordinasi, konsultasi konfirmasi dan rekonsiliasi dengan instansi terkait yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Setda Provinsi Sumsel, Dipenda Provinsi Sumsel, KPP Pratama Lahat, KPPN Lahat, Bank BRI Cabang Lahat, Bank Sumselbabel Cabang Lahat, Perusahaan Daerah, serta SKPD di Lingkungan Pemkab Lahat terkait berkenaan dengan Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
          5. Mengadakan koordinasi dan konfirmasi dengan Perusahaan Batubara dan Perkebunan. serta perusahaan lainnya terkait dengan Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
          6. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Staf berkenaan dengan penentuan target dan pencapaian target Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
          7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

            SUMBER DAYA MANUSIA

             

            Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat didukung oleh sumber daya manusia terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 171 orang dan pegawai honorer berjumlah  28 orang

             

            Tabel   1

            Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

            Pada Dinas PPKAD Kabupaten Lahat  Per Juli  2012

             

            No.

            Pangkat  /  Golongan

            Jumlah

            ( orang )

            Ket.

             

            1.

            2.

            3.

            4.

            5.

            6.

            7.

            8.

            9.

            10.

            11.

             

            Pembina TK.I ( IV/b )

            Pembina ( IV / a )

            Penata Tk. I ( III / d )

            Penata ( III / c )

            Penata Muda Tk. I ( III / b )

            Penata Muda ( III / a )

            Pengatur Tk. I ( II / d )

            Pengatur ( II / c )

            Pengatur Muda Tk. I ( II / b )

            Pengatur Muda ( II / a )

            Juru Tk. I ( I / d )

             

             

            2

            5

            9

            19

            31

            38

            3

            3

            28

            32

            1

             

             

            Jumlah

            171

             

            Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Lahat Tahun 2012

             

            Tabel   2

            Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

            Pada Dinas PPKAD Kabupaten Lahat Per Juli 2012

            No.

            Jenjang Pendidikan

            Jumlah

            ( orang )

            Ket.

             

            1.

            2.

            3.

            4.

            5.

            6.

            7.

             

            Strata 2 ( S.2 )

            Strata 1 ( S.1 )

            Diploma 3

            Diploma 1

            SMA

            SMP

            SD

             

            20

            72

            1

                   1

            74

            2

            1

             

             

            Jumlah

            171

             

            Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Lahat Tahun 2012

            -

             

             

            Tabel   3

            Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

            Pada Dinas PPKAD Kabupaten Lahat Per Juli 2012

            No.

            Jenjang Pendidikan

            Jumlah

            ( orang )

            Ket.

             

            1.

            2.

            3.

             

            SPAMEN  /  Diklatpim. TK.II

            SPAMA  /  Diklatpim. TK.III

            ADUM  /  Diklatpim.TK.IV

             

            -

            9

            40

             

             

             

            Jumlah

            49

             

            Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Lahat Tahun 2012

             

             

             

             

             

             

             

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

Bupati Kabupaten LAHAT

H. Saifudin Aswari Riva'i, SE

Wakil Bupati Kabupaten LAHAT

Marwan Mansyur, SH, MM
Statistik

1345872

Pengunjung hari ini : 213
Total pengunjung : 225791
Hits hari ini : 2333
Total Hits : 1345872
Pengunjung Online : 4
Ip :
Browser :